DISEMINASI PENGGUNAAN DANA DESA TANPA INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI MENUJU DESA WISATA

Andreas  Lumme

doi:10.53363/bw.v3i3.238

Authors

Andreas Lumme Universitas Atma Jaya Makassar

DOI:

https://doi.org/10.53363/bw.v3i3.238

Keywords:

village fund, corruption prevention and tourism village, dana desa, pencegahan korupsi dan desa wisata

Abstract

Village funds are funds used to finance governance, development implementation, community development, and community empowerment. However, it is inevitable that village funds are misused and lead to corruption. Therefore, dissemination or socialization on the use of village funds without indications of corruption is needed. This activity aims to increase the sensitivity of the village community and village officials to prevent corruption of village funds.

This dissemination/socialization has motivated and raised local people's awareness of the importance of participation and supervision of the use of village funds. The principles of managing and using village funds in an orderly manner, complying with the provisions of laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent, and responsible are the keys to preventing corruptive behavior towards village funds. The application of this principle is also an excellent means to develop a basin/village into a tourist village using a budget, which comes from village funds

Downloads

Download data is not yet available.

References

Indriyanto Seno Adji, Korupsi: Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta: Diadit Media, 2009.

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Permasalahannya, Cet.I, Jakarta: Diadit Media, 2012.

Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya, Jurnal Legislasi: Vol.8 No.2, Juni 2011.

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Bandung: Citra Aditya, 2006.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.